Pahami Seluk-beluk Tarif Pajak Proporsional di Indonesia

Kondisi globalisasi saat ini, membuat negara-negara yang memiliki potensi bisnis menjadi tujuan investasi, tak terkecuali pula di Indonesia. Jika Sobat Pintar berencana untuk membuka bisnis di Indonesia, sebaiknya Anda harus mengetahui bahwa keseluruhan prosesnya bisa cukup merepotkan karena masalah birokrasi dan hukum yang menyangkut Tarif pajak proporsional

Namun, jika hal tersebut sudah diselesaikan, hal penting berikutnya adalah memahami sistem perpajakan di Indonesia. Sama seperti di negara lainnya di seluruh dunia, Indonesia menerapkan sistem perpajakan self-assesment yang dibagi menjadi pajak negara bagian dan pajak daerah.

Baca juga: Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Yang termasuk dalam pajak negara, adalah pajak penghasilan perusahaan maupun pribadi, pemotongan, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, bea materai, dan pajak bea cukai.

Lalu, pajak daerah terutama yang terkait dengan subjek komersial, seperti properti, kendaraan, kegiatan promosi, dan rekreasi atau wisata.

Karena Anda ingin memulai bisnis di Indonesia, Anda perlu memahami pajak penghasilan dengan baik. Secara umum, sistem pajak penghasilan di Indonesia diterapkan dengan baik, baik pada perusahaan maupun pribadi.

Berikut ini, rincian informasi mengenai pajak yang berlaku, yang bisa menjadi pertimbangan ketika berinvestasi di Indonesia.

Pajak Penghasilan Perusahaan di Indonesia

Lokasi di mana Sobat Pintar mendirikan bisnis sangat menentukan dengan dikenakannya pajak. Hal tersebut berkaitan dengan status Anda sebagai perusahaan residen atau bukan residen di Indonesia. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan perusahaan tetap adalah perusahaan yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Perusahaan asing yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. Sedangkan, yang dimaksud dengan perusahaan bukan residen adalah perusahaan asing yang didirikan di luar negeri, tetapi memperoleh pendapatan dari Indonesia.

Tentu saja, sebagai perusahaan residen, akan ada banyak keuntungan. Seperti, ketika Anda melakukan bisnis di sektor berprioritas tinggi atau berada di wilayah geografis tertentu, Anda dapat menerima keringanan pajak penghasilan.

Ini juga berarti bahwa Anda akan memenuhi syarat untuk pengurangan pendapatan bersih hingga 30% dari keseluruhan jumlah yang diinvestasikan, pro rata pada 5%. Selama enam tahun produksi.

Akan ada keistimewaan bagi wajib pajak dalam negeri atau warga negara Indonesia, untuk keringanan pajak berdasarkan perjanjian pajak antara Indonesia dengan mitra perjanjiannya.

Tarif pajak perusahaan umumnya berada tetap di 25%, tetapi ada ketentuan khusus yang berlaku untuk perusahaan residen. Ketika perusahaan Anda terdaftar dan memenuhi persyaratan tertentu, maka Anda akan menerima pengurangan sebesar 5%.

Manfaat terbaik berlaku untuk usaha kecil dengan pendapatan kotor kurang dari 50 miliar rupiah, yang akan diberi potongan 50% dari tarif pajak standar. 

Lalu, dalam hal pembayaran pajak sebagai perusahaan residen, Sobat Pintar akan memiliki fleksibilitas dalam penyelesaian kewajiban pajak Anda. Anda dapat memilih antara pembayaran langsung ke Dirjen Pajak, melalui pemotongan pihak ketiga, atau kombinasi di antara keduanya.

Sebagai perusahaan bukan residen, maka hanya dapat dilakukan melalui pemotongan pajak dari sumber penghasilan di Indonesia, di mana Anda akan dikenakan sebesar 20% dari jumlah yang berbeda-beda.

Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia

Seperti halnya perusahaan asing, jika Anda adalah Tenaga Kerja Asing, maka Anda dapat dianggap sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri. 

Tenaga kerja asing yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu apabila telah tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Untuk wajib pajak dalam negeri, pajak penghasilan marjinal teratas adalah 30%, bagi penghasilan di atas 5000 juta. Tarif pajak yang berlaku ini bersifat progresif berdasarkan pendapatan tahunan.

Sedangkan, untuk Wajib Pajak Luar Negeri, dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% atas penghasilan bruto, tetapi dapat dikenakan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B. Dalam hal pembayaran pajak, pajak penghasilan pribadi dipungut melalui pemotongan oleh pihak ketiga.

Baca juga: Panduan Daftar Efin Online dan Cara Unduh Formulir Permohonan Efin

Batas Waktu untuk Kewajiban Pajak di Indonesia

Pembayaran Kewajiban Pajak, baik perusahaan maupun pribadi, biasanya dilakukan ke Kas Negara melalui bank pembayaran pajak yang ditunjuk. Setelah itu, Sobat Pintar harus menyerahkan formulir pajak terkait ke kantor pajak.

1. Pajak penghasilan perusahaan

• Batas waktu pembayaran: tanggal 15 setiap bulannya
• Batas waktu pengisian: tanggal 20 setiap bulannya
• Batas waktu pengajuan: akhir bulan keempat, setelah tahun pajak berakhir

2. Pajak penghasilan pribadi

• Batas waktu pembayaran: tanggal 15 setiap bulannya
• Batas waktu pengisian: tanggal 20 setiap bulannya
• Batas waktu pengajuan: akhir bulan ketiga, setelah tahun pajak berakhir

3. Pemotongan pajak karyawan

• Batas waktu pembayaran: tanggal 10 setiap bulannya
• Batas waktu pengisian: tanggal 20 setiap bulannya
• Batas waktu pengajuan: –

4. Pemotongan pajak lainnya

• Batas waktu pembayaran: tanggal 10 setiap bulannya
• Batas waktu pengisian: tanggal 20 setiap bulannya
• Batas waktu pengajuan: –

5. VAT (Value-Added Tax) dan GST (Goods and Services Tax)

• Batas waktu pembayaran: sebelum batas waktu pengembalian VAT
• Batas waktu pengisian: akhir bulan
• Batas waktu pengajuan: –

Catatan:

1. Pajak yang kurang dibayar harus dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan.
2. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, paling lama dua bulan dengan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. PPN yang dihitung sendiri atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar negeri dan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN selain Bendahara Negara. Jatuh tempo selambat-lambatnya adalah pada tanggal 15 di bulan berikutnya.

Baca juga: Pajak Penjualan Tanah: Jenis dan Cara Perhitungannya

Pajak Lain-lain

PPN sebesar 10% atas harga jual di Indonesia, sebenarnya adalah tarif PPN yang diberlakukan saat ini oleh pemerintah. Hal ini dapat berubah karena pemerintah secara hukum diperbolehkan untuk mengubah pajak objektif menjadi minimal 5% dan maksimal 15%.

Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu jika Sobat Pintar ingin mengimpor beberapa produk, seperti gadget dan barang elektronik lainnya atau bahkan sepatu bermerek, bersiaplah untuk membayar lebih mahal daripada di negara lain, karena tarif bea masuk bisa mencapai 150% dari harga jual aslinya untuk Tarif pajak proporsional.

Itulah penjelasan secara rinci mengenai seluk-beluk akan tarif pajak proporsional di Indonesia. Semoga semua penjelasan di atas mengenai pajak yang berlaku, dapat dipahami dengan baik dan dapat menjadi pertimbangan Anda ketika mulai berinvestasi nanti.

Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya.