Hadapi Krisis Pangan, Ini Peran BUMN Menjaga Ketahanan Pangan

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai penggerak perekonomian negara, tentunya memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan warga negara. Khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar warga negara. 

Berbicara soal kebutuhan dasar warga, persoalan pangan ini seringkali mengalami krisis. Krisis pangan yang masih segar dalam ingatan adalah ketika masa penjajahan Jepang. Tentara Jepang merampas seluruh hasil produksi pangan dan memaksa petani menjadi romusha hingga menciptakan kelaparan di mana-mana.  

Perjalanan Krisis Pangan di Indonesia

Pada tahun 1677-1703, Pulau Jawa pernah mengalami krisis pangan yang disebabkan permainan tengkulak terhadap harga beras. Selain itu, pada 1830-1870 tanam paksa diberlakukan dan para petani dipaksa menanam tebu oleh kolonial sehingga menciptakan krisis pangan luar biasa. 

Pernah juga di tahun 1960, hama tikus putih dalam jumlah besar merusak tanaman petani di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta sehingga memaksa petani menjadi pengemis kota, bahkan beberapa sampai menjual anaknya. 

Sekitar tahun 1960-an, Indonesia pernah tercatat sebagai negara dengan impor beras terbesar ke 3 atau 4 di dunia. Soeharto di era itu menyelesaikan krisis tersebut dan cukup terbilang berhasil, bahkan FAO pun mengakui kinerjanya. Sayangnya pada tahun 2018 Indonesia kembali menjadi importir beras terbesar ke 2 di dunia.

Baca juga artikel menarik lainnya : Ekonomi Indonesi Diprediksi Naik 4% di Kuartal II

Peran BUMN Menjaga Ketahanan Pangan

Era reformasi BUMN sebagai sektor publik dilibatkan lebih jauh untuk menjawab tantangan krisis pangan. Dalam hal ini, persoalan ketahanan pangan harus menjadi persoalan yang menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Adapun beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian adalah :

• Indeks Ketahanan Pangan Indonesia yang dinilai masih rendah yaitu pada peringkat ke-69, masih di bawah Vietnam (64), Thailand (55), dan Malaysia (41). 
• Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) isu ketahanan pangan menjadi prioritas dimana mencakup lima area yakni ketersediaan produksi pangan, perbaikan kualitas dan nutrisi, stabilitas harga, kesejahteraan petani dan persiapan menghadapi bencana. 
• Terdapat empat komoditas yang dijadikan target pemenuhan oleh pemerintah yakni padi, jagung, kedelai dan gula dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun ke depan. 
• Tujuan BUMN adalah menjamin tersedianya pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan stabil. 
• Dalam hal menyikapi siklus rutin hari raya dan hari besar lainnya yakni bagaimana menjaga stabilitas harga pangan di pasaran

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi seluruh warga Negara yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan berkelanjutan. 

Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yaitu :

• Aspek ketersediaan, untuk menjamin ketersediaan, pangan bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui jalur impor.
• Aspek keamanan dan kesehatan pangan dimana pangan harus berkualitas, bergizi dan tidak boleh mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 
• Aspek keterjangkauan yaitu ketersediaan pangan harus disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali di mana semua masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Peran BUMN dalam mewujudkan hal tersebut sangatlah penting.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, BUMN sering menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya  terkait Sinkronisasi data produksi pangan dan proses menciptakan sinergi antar badan usaha.

Beberapa badan usaha pangan seperti Perum Bulog, PT Sang Hyang Sri, PT Pertani, PT Perikanan Nusantara  dan PT Perikanan Indonesia sering mengalami kendala saat bersinergi dengan badan usaha non pangan seperti badan usaha di sektor perbankan. 

Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap dapat terlaksananya sinergi yang baik antar badan usaha. Mengingat banyak permasalahan krusial yang perlu segera diselesaikan. Di antaranya ialah :

• Keterbatasan lahan yang menyebabkan lahan tanaman untuk pangan sangat terbatas, yakni 314m2/kapita. 
• rendahnya hasil produksi yang disebabkan rice miling jauh dari sawah, rantai penjualan yang sangat panjang, dan kepemilikan lahan petani skala kecil hanya 0,8 Ha yang menyebabkan akses petani kecil ke dalam sektor pembiayaan yang sangat sulit. 
• Distribusi pangan yang tidak efektif. Keempat, memperbaiki pemahaman terkait siklus permasalahan pangan dengan baik. 

Baca juga artikel menarik lainnya : Bangkit Dari Keterpurukan Ekonomi dengan Berbagai Jenis Usaha Populer

Kerjasama BUMN Hadapi Krisis Pangan

Foto : Sindonews.com

Dari peranan BUMN di atas, tentu diperlukan berbagai sinergitas dari badan-badan usaha lain yang dapat berupa kerjasama dan program-program pendukung, seperti:

1. Optimalisasi peran BUMN Bulog

Sebagai BUMN di bidang pangan, Bulog sangat memegang posisi strategis. Perihal data penyerapan gabah dalam negeri, Bulog memiliki data terkait perkembangan penyerapan gabah tiap waktunya. Terkait data harga pangan, terlepas dari beragam jenis dan prosesnya dapat dipantau langsung oleh Bulog. 

Untuk proses penyerapan gabah dari petani, BUMN Bulog telah memiliki metode yang cukup sukses di zamannya. Berdasarkan semua kemampuan di atas, Bulog akan bekerja sama dengan penggilingan padi kecil dan memastikan agar outlet pemasaran beras tidak terganggu. 

2. Kerjasama antar BUMN

Wujud kerjasama ini diantaranya adalah pengembangan infrastruktur sistem distribusi. Ada juga Gerakan Stabilisasi Harga Pangan (GSHP) yaitu sebuah program kerja sama antar BUMN untuk menciptakan stabilitas harga beras melalui pengontrolan distribusi secara sistematis. 

Dalam hal ini, BUMN Pangan berperan melakukan distribusi pangan di 125 kota/kabupaten. Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) berperan untuk menugaskan agen-agen bank menjadi penjual beras. Telkom sebagai badan usaha di sektor teknologi dan komunikasi bertugas menyediakan platform digital yang akan mengendalikan dan memantau proses distribusi beras. 

Baca juga artikel menarik lainnya : Dukung Sektor Pertanian, Kredit Pintar Luncurkan Petani Pintar

3. Program Kewirausahaan Petani

Demi peningkatan kesejahteraan petani serta akses ke perbankan. Maka diadakan program kewirausahaan petani yang berupa Kartu Tani dengan fungsi sebagaimana kartu ATM.

Kartu tani dapat digunakan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, membeli pupuk bersubsidi, dan beragam akses lainnya. Kartu Tani dibuat atas kerja sama tiga bank BUMN, yaitu BRI di Jawa Timur, Bank Mandiri di Jawa Tengah, dan Bank BNI untuk Jawa Barat. 

4. Program Serap Gabah

Inovasi BUMN lainnya adalah Program Serap Gabah yaitu program untuk menyerap gabah petani dengan patokan harga Rp4.700/kg, hal ini bertujuan untuk memberi harga yang layak kepada para petani. 

Dari semua uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan program strategis jangka panjang, kerja sama antar instansi dan tentunya program yang telah berjalan terus dievaluasi dan dikembangkan.

Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya para petani dengan produk Petani Pintar. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya.