Apa Itu Pajak Ad Valorem?

Pajak ad valorem tidak melulu lingkupnya terbatas properti saja, tapi dapat berkembang ke pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan dari barang jasa. Itu dibebankan pada saat transaksi, seperti halnya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dipotong pada saat pembelian. Pajak ad valorem juga umum dikenakan sebagai biaya tahunan, sebagai contoh pajak warisan.

Apa itu Pajak Ad Valorem?

Istilah “ad valorem” adalah bahasa Latin untuk “menurut nilai,” yang berarti fleksibel dan tergantung pada nilai yang dinilai dari suatu aset, produk, atau layanan. Pajak ad valorem dibebankan oleh pemerintah negara bagian dan kota dan didasarkan pada nilai yang dinilai dari suatu produk atau properti. Pajak ad valorem yang paling umum adalah pajak properti, yang dibebankan pada real estat dan properti pribadi.

Baca juga: Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis

Menentukan nilai Pajak Ad Valorem

Nilai pasar wajar dari properti

Ketetapan pajak untuk penetapan pajak ad valorem dihitung per 1 Januari. Pajak dikenakan sebagai persentase dari nilai properti yang dinilai, yang juga dikenal sebagai nilai pasar wajar.

Konsep nilai pasar wajar mengacu pada perkiraan harga properti yang akan diterima oleh pembeli dan penjual yang bersedia, yang keduanya memiliki pengetahuan yang masuk akal tentang semua fakta tentang properti, tanpa berada di bawah paksaan untuk membeli atau menjual. Harga harus wajar untuk kedua belah pihak.

Proses penilaian

Otoritas pajak sering menyewa penilai profesional untuk menentukan nilai properti. Mereka melakukan pemeriksaan rutin atas properti yang sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari proses penilaian untuk menghitung nilai pasar wajar.

Beberapa faktor penentu nilai pasar wajar termasuk biaya properti, data pasar yang sebanding, penggunaan properti, proyeksi pendapatan dari properti, dan estimasi penyusutan properti. Jika pemilik properti tidak puas dengan penilaian yang diberikan oleh otoritas pajak, mereka dapat mengajukan banding di tingkat lokal, lembaga yang lebih tinggi, atau di pengadilan pajak.

Membayar pajak yang dipungut

Setelah nilai wajar properti telah ditentukan dan pajak ad valorem telah dibebankan, otoritas pajak mengirimkan pemberitahuan kepada pemilik properti. Jumlah yang pemilik properti membayar tergantung pada klasifikasi properti.

Properti dapat dikelompokan antara lain komersial, perumahan, industri, pertanian, dll. Jumlah pajak yang dikenakan juga tergantung pada undang-undang kabupaten dan kota karena setiap unit pemerintah memberlakukan undang-undang pajaknya sendiri.

Contoh Pajak Ad Valorem

Pajak ad valorem sering menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Unit pemerintah dapat mewajibkan setiap bisnis atau individu yang memiliki aset atau melakukan bisnis dalam yurisdiksinya untuk membayar pajak ad valorem. Yang paling umum pajak ad valorem yaitu:

Pajak properti

Pajak properti adalah pajak ad valorem yang dibayarkan oleh pemilik real estate atau properti komersial dan residensial lainnya atas nilai properti mereka. Istilah “properti” mengacu pada tanah, milik pribadi (seperti mobil atau pesawat terbang), dan perbaikan tanah (perbaikan buatan manusia yang tidak bergerak).

Otoritas pajak dapat menyewa evaluator untuk menentukan nilai properti secara teratur sebelum sampai pada nilai ketetapan pajak final. Barang-barang yang dikenakan pajak berdasarkan pajak properti bervariasi menurut yurisdiksi, dan sebagian besar unit pemerintah membebaskan barang-barang rumah tangga, inventaris, dan properti tak berwujud seperti obligasi.

Bagaimana pajak properti ditentukan

Ketetapan pajak untuk tujuan menentukan pajak ad valorem biasanya dihitung pada tanggal 1 Januari setiap tahun. Pajak ini mewakili persentase dari nilai properti yang akan dinilai, yang umumnya adalah nilai wajar pasar properti.

Nilai wajar pasar merupakan perkiraan harga jual sebuah properti, dengan asumsi transaksi antara pembeli dan penjual yang bersedia, yang keduanya memiliki pengetahuan yang ideal tentang semua fakta terkait tentang properti, dan dalam situasi di mana tidak ada pihak yang memiliki paksaan untuk menyelesaikan transaksi. Nilai pasar yang wajar dapat lebih sederhana dipahami sebagai harga yang wajar.

Di banyak kabupaten kota, terdapat otoritas penilai pusat yang menilai semua properti dan berbagi data dengan unit pemerintah daerah atau otoritas pajak. Pihak berwenang kemudian menggunakan penilaian untuk menetapkan tarif pajak dan mengenakan pajak ad valorem pada pemilik properti. Pajak ini dihitung dengan mengalikan nilai properti yang dinilai dengan tarif mileage yang berlaku untuk setiap properti. Tingkat mileage dinyatakan sebagai kelipatan 1/1000 dolar.

Baca juga: Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pajak Penjualan

Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada saat pembelian barang dan jasa tertentu. Pajak mungkin termasuk dalam harga produk atau ditambahkan di tempat penjualan. Pajak penjualan dibebankan sebagai persentase oleh otoritas pajak.

Penjual produk berwenang untuk memungut pajak pada saat pembelian dari konsumen akhir dan meneruskan pungutan tersebut kepada otoritas pajak terkait. Barang yang dijual kepada perusahaan untuk dijual kembali tidak termasuk pajak penjualan, selama pembeli menunjukkan sertifikat penjualan kembali dan pernyataan bahwa barang tersebut untuk dijual kembali. Berbagai jenis pajak penjualan termasuk pajak penjual, pajak konsumen, dan pajak transaksi ritel.

Tarif pajak penjualan di seluruh dunia

Pajak penjualan dibebankan di tingkat nasional, negara bagian, dan kotamadya dan tarifnya berbeda-beda di setiap negara. Negara-negara di Eropa Barat seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark mengenakan pajak penjualan yang lebih tinggi, sebanyak 25% – lebih banyak dari kebanyakan negara di dunia. Di sebagian besar negara bagian di AS, pajak penjualan terdiri dari pajak untuk pajak nasional, negara bagian, kabupaten, dan kota. Misalnya, Chicago mengenakan pajak penjualan sebesar 10,25%, yang mencakup pajak negara bagian 6,25%, pajak kota 1,25%, pajak daerah 1,75%, dan 1% untuk otoritas transportasi regional. Los Angeles mengenakan pajak penjualan 9,5%, yang terdiri dari 7,25% pajak negara bagian, 2% pajak daerah, dan 0,25% pajak kota.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak PPN kadang-kadang disebut sebagai pajak barang dan jasa (GST) di beberapa negara. Pajak tersebut dibebankan dengan menambahkan nilai tambah kepada bisnis dari barang dan jasa yang dibelinya dari pasar. PPN berbeda dari pajak penjualan karena yang terakhir dibebankan pada nilai total barang atau jasa. 

Merupakan pajak tidak langsung yang dipungut dari pihak yang berbeda dengan pihak yang menanggung biaya pajak tersebut. Misalnya, ketika konsumen membeli secangkir kopi, pada dasarnya mereka membayar PPN untuk seluruh proses produksi mulai dari penanaman, pembelian biji kopi, pemrosesan, dan produk akhir, karena kopi menjadi berharga di setiap tahap.

Ringkasan

Pajak ad valorem merupakan jenis pajak yang berdasarkan pada nilai yang dinilai dari layanan, produk, atau properti. Contoh pajak ad valorem yang paling umum yaitu pajak properti atas real estat, pajak penjualan atas barang konsumsi, dan PPN atas nilai tambah produk atau jasa akhir. Pajak ad valorem merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah negara bagian, kabupaten, dan kota.

Baca juga: Kenali Dasar Pengenaan Pajak Pada PPh dan PPN

Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya.