Perbedaan UMR dan UMK, Manfaat Serta Sanksi yang Berlaku

Apakah gaji Anda di atas UMR atau tidak? Di lain waktu ada yang bertanya di atas UMK atau tidak? Nah, sebenarnya, apa perbedaan UMR dan UMK itu? Saat berdiskusi terkait pekerjaan, baik oleh yang sedang mencari maupun yang sudah mendapat pekerjaan, selalu saja ada pembahasan terkait besaran gaji yang diterima. Tak jarang yang menanyakan Di Indonesia, istilah upah minimum regional dan upah minimum kabupaten adalah nilai upah terendah yang harus ditaati oleh perusahaan agar karyawan dapat mendapatkan hidup yang layak di wilayah tempatnya bekerja.

Baca juga: Tarif Progresif Adalah Kebijakan Pemungutan Pajak Dengan Persentase Tertentu

Dimana, setiap daerah biasanya memiliki jumlah upah minimum yang tak sama, semuanya bergantung pada kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut. Penetapan besarnya upah terendah disuatu daerah dilakukan untuk memastikan dan melindungi hak para pekerja dalam mendapatkan penghasilan yang sesuai dan layak dengan beban kerja yang dilakukan. Pada Peraturan pemerintah No.78 tahun 2015 pasal 4 menyatakan bahwa penghasilan layak ini merupakan jumlah pendapatan pekerja yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara layak. Pda peraturan pemerintah terkait pengupahan, besarnya UMK harus lebih besar dari UMR yang berlaku. 

Apa  Perbedaan UMR dan UMK?

Sekilas memang terlihat mirip, kedua hal tersebut sama-sama istilah terkait stAndar upah minimum yang akan diterima pegawai di sebuah perusahaan. Pada artikel ini akan dijelaskan berbagai poin yang membuat UMR dan UMK menjadi hal yang beda. baik dari segi definisi maupun penetapannya. Berikut ini akan dijelaskan berbagai hal yang menjadi perbedaan UMR dan UMK.

Baca juga: Apa Itu Emiten? Kenali Lebih Jauh Fungsi dan Tujuannya

1. Definisi UMR dan UMK 

Perbedaan UMR dan UMK yang pertama terletak dari definisi kedua istilah tersebut. Upah minimum regional (UMR) berdasarkan pasal 41 PP pengupahan, didefinisikan sebagai upah minimum yang di dalamnya terdiri atas gaji pokok tanpa tunjangan atau gaji pokok dengan tunjangan tetap.. 
Dengan kata lain, UMR merupakan besaran gaji minimum yang digunakan oleh para pengusaha ketika memberikan upah kepada pegawai, karyawan maupun buruk pada lingkungan usaha yang dijalankan. 
Ketentuan terkait UMR didasarkan pada Permen Tenaga Kerja No.1 Tahun 1999 tentang upah minimum. 
Di mana, dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Upah Minimum regional dibedakan menjadi dua, yaitu, Upah Minimum Regional Tingkat 1 (UMR tk 1) dan Upah Minimum regional tingkat 2 (UMR Tk 2). 
UMR Tk 1 ini hanya berlaku pada satu provinsi saja, sedangkan untuk UMR Tk 2 yaitu upah minimum yang hanya berlaku di wilayah kabupaten, kotamadya, wilayah pembangunan ekonomi daerah, atau wilayah yang memiliki kekhususan tertentu.
Penetapan jumlah UMR di tiap daerah biasanya berbeda. beberapa factor yang menjadi pertimbangan ketika hendak menetapkan besaran upah minimum regional.

Adapun faktornya meliputi: biaya atau kebutuhan hidup di suatu daerah, kondisi pasar kerja, kemampuan dan perkembangan sebuah perusahaan, Indeks Harga Konsumen (IHK), pendapatan perkapita dan tingkat perekonomian suatu negara . 

Sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan upah minimum yang cakupannya adalah satu wilayah kota atau kabupaten tertentu.

Besarnya UMK biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktir, salah satunya adalah otonomi daerah dan Upah Minimum Provinsi yang berlaku di kota/kabupaten tersebut berada. 

2. Wilayah Pemberlakuan

Wilayah berlakunya UMK dan UMR juga berbeda, hal ini sebenarnya sudah dapat diketahui melalui definisinya. UMR ditetapkan untuk mengatur upah minimum di tingkat provinsi sedangkan UMK ditetapkan untuk mengatur besarnya upah terendah di suatu kabupaten/kota. 

3. Tanggal Penetapan

Tanggal penetapan UMR dan UMK dilakukan berbeda. UMR diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak  setiap tanggal I November sedangkan untuk UMK diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 november setelah penetapan UMR diumumkan. 

4. Besarnya Upah

Nilai upah minimum regional dan upah minimum kabupatenpun berbeda. Besarnya UMK selalu lebih besar dari pada UMR. Tak heran jika di Indonesia, upah di beberapa kota lebih besar dari besarnya upah di ibu kota. 

5. Siapa yang Menetapkan

Perbedaan UMR dan UMK selanjutnya terletah pada siapa yang memiliki wewenang menetapkannya. UMR ditetapkan oleh gubernur sedangkan UMK ditetapkan oleh gubernur melalui rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan bupati atau walikota wilayah tersebut. 

Manfaat Penetapan Upah Minimum

Secara sekilas, manfaat penetapan upah minimum terlihat hanya bermanfaat bagi para pegawai atau pekerja saja. Seperti dengan adanya upah minimum ini, para pekerja dapat memperoleh imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan serta kebutuhan hidupnya. Secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Padahal, penetapan upah minimum juga bermanfaat bagi perusahaan atau pihak yang memberikan pekerjaan. Diantaranya, perusahaan dapat dengan mudah memprediksi kekuatan finansial setiap tahun serta dapat memprediksi besarnya biaya pegawai yang harus dikeluarkan tiap bulan. Dengan adanya kepastian finansial ini juga dapat menarik para investor yang ingin menanamkan modalnya.  

Dampak Kenaikan UMR dan UMK

Seperti yang dijelaskan di atas, UMR dan UMK yang berlaku akan selalu diumumkan setiap tahun. Baik itu ketika ada perubahan maupun tidak ada perubahan. Lantas apa dampak ketika terjadi kenaikan?. Beberapa dampak yang dirasakan, seperti meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan harga barang, kehidupan pekerja lebih sejahtera, dan yang paling pasti adalah gaji karyawan akan meningkat.

Baca juga: Cara Mengisi Form Pengajuan JHT! Simak Segera!

Sanksi pelanggaran UMR dan UMK

Sanksi ini diberikan kepada pelaku usaha ketika karyawan mengambil jalur hukum ketika mereka tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di wilayah tempatnya bekerja. Adapun prosedur penyelesaian permasalahan tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan oleh karyawan atau pegawai ketika ingin memperjuangkan hak atas upah yang seharusnya diterima. 

• Pertama, pegawai dapat mengajukan perundingan biparit antara perwakilan pegawai dan pemilik usaha. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak agar mendapatkan hasil terbaik untuk keduanya. 
• Kedua, jika dalam waktu 30 hari kesepakatan tidak juga didapatkan, maka dapat dilakukan tripartit. Perundingan ini dilakukan oleh perwakilan pegawai dan pemilik perusahaan dengan mediatori oleh perwakilan dinas ketenagakerjaan. 

Untuk berada pada tahap ini, pegawai perlu melampirkan bukti-bukti yang kuat dan konkrit ketika melapor pada dinas ketenagakerjaan. 

• Ketiga, setelah perundingan tripartit dilakukan namun belum juga mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka selanjutnya dapat melakukan jalur peradilan.

Salah satu pihak dapat mengajukan masalah tersebut ke pengadilan hubungan industrial; dan jalur hukum formal yang nantinya akan ditempuh melalui jalur persidangan di pengadilan. 

Itulah berbagai hal terkait upah minimum, mulai dari perbedaan UMR dan UMK, manfaat, dampak hingga prosedur dalam penetapan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi upah minimum yang berlaku.

Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya.