Hot search: bpjs ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi yang diberikan kepada karyawan atau pekerja untuk memberikan perlindungan dalam melakukan pekerjaan.  Sebelum berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sebelumnya asuransi ini bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). BPJS Ketenagakerjaan sendiri berada di bawah Lembaga negara dan dalam pelaksanaannya berada di bawah Undang-Undang jaminan sosial tenaga kerja. Lalu bagaimana cara membuat BPJS Ketenagakerjaan ini?

Akibat pandemi yang belum juga berakhir, banyak mantan karyawan melakukan pencairan BPJS sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja. Karena tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, banyak yang kemudian beralih menjadi pengusaha dengan mengandalkan modal dari tabungan yang dimiliki.

Setiap perusahaan yang berdiri sebagai badan hukum di Indonesia wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Umumnya, iuran peserta akan dipotong dari gaji karyawan yang diterima setiap bulan dan atas pemotongan tersebut, pihak HRD akan membuatkan rincian dari pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai tiga cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan dan pencairannya.

Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah salah satu dari sekian banyak penyelenggara jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga  melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, pekerjaan manusia benar benar di mudahkan. Dimulai dari adanya robot, belanja online, bahkan transportasi online pun ada. Tapi, bagi sebagian orang, kecanggihan ini membuat mereka menjadi bingung dan malah mempersulit mereka.

Kabar gembira, bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena sekarang dapat memanfaatkan status keanggotaan untuk mengajukan kredit rumah bersubsidi.  Program MLT telah diatur di dalam Permenaker No. 35 Tahun 2016, yang diperuntukkan untuk peserta dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ non-MBR. Program ini menggandeng Bank BTN sebagai rekanan dalam Program Perumahan Pekerja Kerjasama Bank.