OJK Siap Fasilitasi Pengelolaan Investasi untuk Infrastuktur

22 Jan 2018 by Edwin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan sikap untuk mendukung Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mendorong pengelola dana jangka panjang untuk menginvestasikan dana kelolaannya ke proyek infrastruktur milik pemerintah.

Wimboh Santoso, selaku Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan enam skema untuk pengelolaan dana jangka panjang, yaitu dana pensiun maupun dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Hal itu diungkapkan beliau saat acara Pembangunan Infrastruktur Non APBN (PINA) Day di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis tanggal 18 Januari kemarin.

Enam skema yang sudah disiapkan dan dimaksud oleh Wimboh Santoro adalah obligasi daerah, green bonds atau obligasi ramah lingkungan kepada perusahaan pasar modal. Diikuti dengan perpetual bonds (obligasi tanpa batas pelunasan dan pembayaran bunga secara periodik), efek beragun aset, dana investasi infrastruktur, dan tabungan perumahan rakyat.

Wimboh juga menjelaskan, misalnya perpetual bonds ini untuk penerbitan obligasi dengan tenor sangat panjang untuk kebutuhan financing proyek jangka panjang.

Selain Wimboh, Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencari modal kerja selain suntikan dari kas yang negara berikan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan skema equity financing dengan melibatkan investor swasta. Hal tersebut dikemukakan Bambang saat acara Economic & Investment Outlook 2018 di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu tanggal 17 Januari kemarin.

Selain mencari sumber modal kerja, Bambang juga menyarankan BUMN untuk melibatkan manajer-manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proses infrastruktur. Contoh investor yang berpotensi adalah pengelolaan dana pensiun maupun dana haji.

mobile-closeKredit PintarDownload