Mengulik Hubungan di Antara OJK dan Bitcoin

Beberapa waktu terakhir, industri finansial dihebohkan dengan bitcoin dan regulasinya. Sejatinya, OJK dan Bitcoin belum mendapat titik temu. Sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi jasa-jasa di bidang keuangan, OJK berpendapat bahwa digital currency atau mata uang digital wajib terlapor dalam “yurisdiksi” wasit industri keuangan.

Beberapa poin yang menjadi alasannya antara lain:

• Bitcoin Merupakan Produk Sektor Keuangan
  Dan sesuai aturan main di Indonesia, seluruh bentuk produk keuangan, wajib mendapatkan pengawasan baik oleh OJK maupun instansi-instansi terkait.
• Aturan Main “Mata Uang Digital”
  Di Indonesia, penggunaan Bitcoin belum memiliki aturan main yang menjamin keamanan dana nasabah. Regulator aturan sendiri pada dasarnya masih terus mempelajari Bitcoin baik dari sisi keuntungan penggunaan, kerugian, hingga potensi-potensi yang mungkin dapat terjadi.
• Kekhawatiran akan Bubble Effect
  Sudah bukan rahasia lagi bahwa mata uang digital memiliki harga yang fluktuatif dan mudah sekali naik maupun anjlok. OJK merasa memiliki tanggung jawab menghindari terjadinya “chaos” di bidang finansial terhadap pengguna Bitcoin itu sendiri.

Namun pengguna Bitcoin nampaknya masih akan setia berinvestasi mata uang digital ini. Beberapa pertimbangan yang diutarakan antara lain:

• Kepercayaan akan jaringan pengguna yang sudah sangat luas
  Perlu diakui bahwa secara global bitcoin bahkan sudah lebih dikenal dari Rupiah itu sendiri. Hal ini mendorong rasa percaya bahwa mata uang digital benar-benar sesuatu yang pada akhirnya akan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan oleh seluruh industri finansial.
• Investasi yang Dirasa Masih Sangat Menguntungkan
  Memang harus diakui bahwasanya investasi mata uang digital sudah memberikan keuntungan kepada banyak penggunanya. Baik pengguna yang membutuhkan alat pembayaran, maupun pengguna yang sekedar ingin mendapatkan keuntungan dari harga mata uang digital yang sangat fluktuatif ini.

Untuk memastikan terciptanya keselarasan antara OJK dan Bitcoin, otoritas jasa keuangan Indonesia ini akhirnya melakukan kordinasi dengan Bank Indonesia (BI).

Tujuan dari kordinasi dengan bank sentral Indonesia ini antara lain:

1. Melihat cara kerja perdagangan Bitcoin secara adil dan menyeluruh
2. Memastikan siapa pihak yang berwenang memutus perkara penggunaan mata uang digital di Indonesia

Masyarakat saat ini mulai manfaatkan fintech yang mendukung sistem mata uang digital. Bahkan banyak fintech yang mulai mendukung keberadaan alat pembayaran menggunakan mata uang digital.

Pada dasarnya Bank Indonesia ingin mengatakan bahwa tidak ada salahnya berinvestasi di mata uang digital. Namun untuk menjaga iklim investasi dan dunia finansial, Bank Indonesia harus mengatur legalitas berbagai macam mata uang digital.

Oleh sebab itu, tidak hanya meminjam uang harus pintar, berinvestasi di mata uang digitalpun harus teliti. Kenali fintechnya, kenali mata uangnya.

Ingin tahu tentang salah satu fintech yang menawarkan pinjaman tanpa ribet? Kini KreditPintar tersedia di google play. Yuk, download aplikasinya disini https://goo.gl/NpwFBz