2022, OJK Wajibkan Fintech Masuk Sistem Layanan Informasi Keuangan

10 Jan 2018 by Edwin

Fintech sebagai layanan keuangan yang berbasis teknologi memang tergolong baru di industri Indonesia dan pertumbuhannya sangat cepat. Layanan ini belum wajib melapor dan masuk sebagai anggota Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedepannya, OJK akan mewajibkan fintech untuk masuk SLIK pada tahun 2022.

Sebagian fintech yang terdaftar di OJK memang ada yang sudah melaporkan data debitornya di SLIK, tapi memang belum semuanya yang terdaftar dan melaporkan data secara sukarela.

Harapan dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan | OJK, Boedi Armanto, kira-kira sekitar tahun 2022 semua pelaku jasa keuangan wajib melaporkan data. Karena P2P sendiri merupakan bisnis yang tergolong baru dan datanya belum terlalu banyak.

Target dari OJK sendiri di tahun 2022 adalah pelapor wajib sistem informasi debitor yang mencapai 2.224 pelapor. Sedangkan sejauh ini, tercatat sudah ada 1.648 pelapor lembaga jasa keuangan yang sudah bergabung di SLIK. Tentunya lembaga terdaftar tersebut termasuk dari bank umum, bank syariah, BPD, BPR, dan beberapa lembaga keuangan non bank lain.

Dari awal, tujuan pelaporan data oleh lembaga jasa keuangan adalah untuk memitigasi risiko, terutama terhadap kredit macet. SLIK juga dibangun untuk meminimalisir risiko yang muncul tak terduga. Meskipun fokus awalnya pada P2P, tapi nantinya juga berlaku untuk semua lembaga keuangan yang ada.

Selama ini, lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman sering mengalami masalah risiko dalam bentuk uang tak kembali. Salah satu penyebabnya adalah data yang kurang untuk mengetahui kondisi calon debitor sebelum meminjam.

Semua data yang terkumpul nanti akan dimanfaatkan dengan maksimal untuk menguntungkan kedua belah pihak, antara fintech yang menawarkan pinjaman dan calon debitor. Tujuannya lebih kepada inklusi keuangan, supaya masyarakat yang belum tersentuh bisa menjadi debitor yang berpotensi untuk dibiayai.

 

OJK saat ini sudah memberikan izin kepada dua lembaga keuangan swasta dalam pemberian informasi kredit. Kedepannya, terbuka lebar kemungkinan pemberian izin bagi lembaga lainnya, asal pelaporan datanya dilakukan secara sukarela.

mobile-closeKredit PintarDownload